MAKALAH APEC
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
dengan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan makalah ini
tepat pada waktunya. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Guru Mata Pelajaran
PKN, teman – teman, dan semua pihak yang telah memberi bantuan serta dukungan
kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan makalah ini.
Penulis membuat makalah ini, bertujuan untuk menjelaskan “Sejarah APEC
Dan Manfaatnya Bagi Negara Indonesia”. Karena melihat begitu pentingnya bagi
rakyat Indonesia secara menyeluruh untuk mengerti dan memahami lebih detail
mengenai organisasi APEC. Membahas APEC tidak lepas dari pembahasan mengenai
kondisi ekonomi yang sensitif pengaruhnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat. Oleh sebab itulah dalam makalah ini dijelaskan mengenai “Sejarah APEC
Dan Manfaatnya Bagi Negara Indonesia”.
Selaku manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam makalah ini masih
banyak kekurangan dan kekeliruan yang tidak disengaja. Oleh karena itu penulis
membutuhkan kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan pembuatan
makalah selanjutnya. Penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca
dan masyarakat pada umumnya.
Haurgeulis, Desember 2018
Penyusun
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.............................................................................................. i
KATA PENGANTAR.......................................................................................... ii
DAFTAR ISI......................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG...................................................................................... 1
1.2 RUMUSAN MASALAH.................................................................................. 2
1.3 TUJUAN PENULISAN MAKALAH.............................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 SEJARAH APEC.............................................................................................. 3
2.2 DEKLARASI APEC........................................................................................ 4
2.3 MANFAAT APEC BAGI
NEGARA INDONESIA....................................... 6
BAB III PENUTUP
3.1 KESIMPULAN................................................................................................. 8
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................... ..9
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pada tahun 1989, para pemimpin negara – negara yang terletak dilingkar luar
Samudra Pasifik mengadakan pertemuan multilateral dan mendeklarasikan
berdirinya APEC ( Asia Pasific Economic
Cooperation). Visi APEC adalah untuk mengurangi tarif dan hambatan
perdagangan lain di wilayah Asia Pasifik, menciptakan ekonomi domestik yang
efisien dan secara dramatis meningkatkan ekspor. Kunci untuk mencapai visi APEC
adalah apa yang disebut dengan ”Deklarasi Bogor” , yaitu bahwa negara yang
sudah pada tingkat industrialisasi (negara – negara maju) akan mencapai sasaran
perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka (liberalisasi) paling lambat
tahun 2010, dan wilayah yang tingkat ekonominya sedang berkembang paling lambat
tahun 2020.
Dari segi organisasi, kelompok bernama
APEC ini adalah yang terbesar di dunia. Selain beranggotakan 21 negara, APEC
memiliki kekuatan ekstra besar yang tidak dimiliki organisasi serupa di dunia
ini dalam konteks perekonomian. APEC berpenduduk 2,3 miliar jiwa dari 6 miliar jiwa penduduk dunia.
Setengah dari perdagangan dunia terjadi di APEC. Sebesar 18 triliun dollar AS
Produc Domestic Bruto (PDB) dunia dari total 30 triliun dollar lebih PDB dunia
ada di APEC.
Anggota APEC merupakan negara yang berada di lingkar luar Samudra Pasifik,
yaitu Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Cile, Cina, Filipina, Hong
Kong, Indonesia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Papua
Nugini, Peru, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.
Lima dari sepuluh negara yang memiliki
kekuatan perekonomian terbesar di dunia ada di APEC, yakni Amerika Serikat,
Jepang, Cina, Kanada, dan Meksiko. Sejak digelarnya APEC Economic Leaders
Meeting (AELM) di Seattle, AS tahun 1993, setiap tahun dilahirkan deklarasi
atau kesepakatan bersama di antara para pemimpin negara – negara anggota APEC.
Bagi Indonesia, organisasi APEC menjadi momentum bagus untuk memanfaatkan
kerjasama ekonomi regional serta memasukkan kepentingan nasional, demi
memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun, demikian untuk mampu mewujudkan
tujuan APEC yang tertuang dalam Deklarasi Bogor tidaklah mudah, melihat dari
kondisi ekonomi rakyat Indonesia yang kurang begitu memuaskan. Selain itu
dengan adanya deklarasi tersebut liberalisasi perdagangan mengharuskan ekspor
kita diturunkan. Konsekuensinya, barang dari luar negeri mengalir deras di
pasaran. Agar hal seperti itu tidak terus – menerus menggerogoti produk lokal,
pemerintah harus bergerak cepat dalam meningkatkan dan mendorong usaha/ produk
lokal agar tidak terjajah oleh produk asing.
APEC merupakan suatu bagian dari sekian
fenomena hubungan internasional yang muncul setelah berakhirnya Perang Dingin.
Pembahasan secara detail mengenai organisasi APEC yang kompleks dan begitu luas
untuk dikaji secara menyeluruh tidak akan ada habisnya. Demi terfokusnya
pembahasan masalah dalam makalah ini, maka penulis hanya akan berusaha menjawab
beberapa permasalahan saja melalui makalah ini. Berikut adalah beberapa
permasalahan mengenai APEC yang akan penulis jelaskan dalam makalah ini :
Berdasarkan latar belakang dan rumusan
masalah diatas, maka tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut :
BAB II
PEMBAHASAN
APEC (Asia Pasific Economic Cooperation) merupakan
wadah kerja sama negara – negara di kawasan Asia Pasific di bidang ekonomi.
APEC resmi terbentuk pada bulan Nopember 1989 di Canberra, Australia. Pembentukan forum ini merupakan usulan
mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, yang merupakan kelanjutan dari
berbagai usulan dan upaya untuk mengadakan kerja sama ekonomi regional Asia
Pasific. Ada dua faktor dominan yang mendorong lahirnya APEC, yaitu :
1.
Adanya kekhawatiran akan gagalnya perundingan
putaran Uruguay yang dapat berakibat meningkatnya proteksionisme dan munculnya
kelompok – kelompok perdagangan, seperti Pasar Tunggal Eropa dan Pasar Bebas
Amerika Serikat.
2.
Perubahan besar di bidang politik dan ekonomi
yang sedang terjadi dan berlangsung di Uni Soviet dan Eropa Timur.
Dua faktor inilah yang melatarbelakangi
kelahiran APEC, suatu forum kerja sama internasional yang dimaksudkan untuk
meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik, terutama di bidang
perdagangan dan investasi. Keanggotaannya bersifat terbuka dan kegiatannya
lebih menekankan pada kerja sama di bidang ekonomi. Dengan kata lain, forum ini
pada dasarnya ingin membentuk sebuah blok terbuka yang keanggotaannya bersifat
suka rela, dengan fokus perhatian pada masalah ekonomi, bukan politik.
Empat tahun setelah pendiriannya pada
tahun 1989, para pemimpin negara – negara anggota APEC mulai menggelar dialog
intensif dan setahun setelah mendirikan sekretariat pada tahun 1992 APEC mulai
dengan tahap pembentukan visi.
Pada pertemuan para pemimpin ekonomi
anggota APEC (AELM) yang pertama di Blake Island, Seattle, AS. APEC menetapkan
visi bahwa kawasan yang mewakili (saat itu) populasi 40 % dari penduduk dunia,
dan Produk Nasional Bruto (PNB) mencapai sekitar 55 % PNB dunia, siap memainkan
peranan penting dalam perekonomian dunia.
Berkaitan dengan ini, APEC mendukung
sepenuhnya sistem perdagangan multilateral serta yakin bahwa perdagangan dan
investasi bebas akan mampu mengantarkan Asia Pasifik menjadi kawasan yang
memiliki peran penting dalam perekonomian dunia.
Liberalisasi perdagangan dan investasi
merupakan sasaran utama APEC dan hal ini menjadi sangat jelas sejak Deklarasi
Bogor tahun 1994, ketika para pemimpin APEC menetapkan sasaran perdagangan
bebas dan investasi untuk negara maju tahun 2010 dan negara berkembang 2020.
Sejak digelarnya AELM di Seattle, AS
tahun 1993, setiap tahun dilahirkan deklarasi atau kesepakatan bersama di
antara para pemimpin negara – negara anggota APEC.
2.2 DEKLARASI APEC
1. Blake Island,
Seattle, AS tahun 1993
Para pemimpin APEC berhasil menciptakan visi ekonomi (Economic
Vision of APEC Leaders). Dalam pertemuan
ini disepakati untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka di Asia
Pasifik.
Cara yang akan ditempuh
adalah dengan menetapkan kerangka kerja sama perdagangan, investasi, dan
pengalihan teknologi, termasuk permodalan. Para pemimpin APEC menegaskan bahwa
liberalisasi perdagangan dan investasi adalah dasar identitas dan aktivitas
APEC.
2.
Bogor, Indonesia tahun 1994
Pada pertemuan di Bogor
disepakati bahwa negara yang sudah pada tingkat industrialisasi (negara –
negara maju) akan mencapai sasaran perdagangan dan investasi yang bebas dan
terbuka (liberalisasi) paling lambat tahun 2010, dan wilayah yang tingkat
ekonominya sedang berkembang paling lambat tahun 2020.
Sehubungan dengan ini, para
pemimpin ekonomi APEC sepakat untuk memperluas dan mempercepat program
permudahan perdagangan dan investasi di kalangan APEC. Selain itu, disepakati
peningkatan kerja sama pembangunan di antara anggota melalui program pengembangan
sumber daya manusia, pengembangan pusat – pusat pengkajian APEC dan kerja sama
di bidang IPTEK (termasuk alih teknologi). Deklarasi Bogor dikenal sebagai
Deklarasi Tekad Bersama (Declaration of Common Resolve).
3. Osaka, Jepang tahun 1995
Pada pertemuan di Osaka
disepakati (Osaka Declaration), bahwa APEC mulai melangkah ke tahap aksi dengan
tiga pilar, yaitu perdagangan dan investasi, fasilitas serta kerja sama ekonomi
dan teknik. Prinsip – prinsip untuk memandu pencapaian liberalisasi dan
fasilitasi meliputi konsistensi dengan WTO, komparabilitas, nondiskriminasi,
transparasi, komprehensivitas, standstill.
Pada pertemuan di Osaka
juga disepakati untuk menyusun agenda Rencana Aksi Individual dan Rencana Aksi
Kolektif yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya di Manila.
4. Teluk Subic, Filipina tahun 1996
Pada pertemuan di Filipina
disepakati untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dan investasi yang lebih
progresif dan komprehensif guna mencapai tujuan Deklarasi Bogor. Para pemimpin
APEC merekomendasikan diadakannya Rencana Aksi Individual masing – masing
negara anggota untuk membahas dalam pertemuan di Vancouver, Kanada.
Selain itu disepakati pula
untuk memfasilitasi dunia usaha dalam melakukan transaksi bisnis baik di dalam
maupun antaranggota ekonomi APEC. Kesepakatan yang dicapai di Filipina ini
disebut sebagai Rencana Aksi Manila untuk APEC (Manila Action Plan for APEC/
MAPA).
5. Vancouver, Kanada tahun 1997
Pada pertemuan ini
disepakati penerapan paket EVSL atau liberalisasi sektoral sukarela secara dini
sebagai wujud Rencana Aksi Individual. Adapun sektor – sektor yang disetujui
untuk diliberalisasi secara dini adalah ikan dan produk ikan, produk kehutanan,
peralatan kedokteran, energi, mainan, permata dan perhiasan, produk kimia,
telekomunikasi serta peralatan pengaman lingkungan, dan produk penunjangnya.
Dan sejumlah sektor yang
ditolak liberalisasi dininya adalah sektor otomotif, produk pesawat terbang
sipil, pupuk, karet, dan karet sintetis, minyak, dan produk minyak dan makanan.
6. Kuala Lumpur, Malaysia tahun 1998
Salah satu keputusan
penting yang dihasilkan di Kuala Lumpur (Cyberjaya Declaration) adalah
kesepakatan mendesak negara industri maju untuk membenahi institusi keuangannya
(peraturan yang menyangkut keuangan). Seperti diketahui pada pertengahan tahun
1997, beberapa negara di kawasan Asia dilanda krisis keuangan dan salah satu
faktor yang memungkinkan hal itu terjadi adalah kelemahan peraturan atau
kebijakan keuangan di negara maju.
Selain itu negara maju
diminta untuk lebih transparan menyangkut standar internasional bagi institusi
keuangan swasta yang terlibat langsung dalam pergerakan arus modal
internasional.
Pada pertemuan kali ini
juga para pemimpin APEC mengharapkan agar lembaga keuangan internasional dapat
dan mampu menyajikan analis – analis yang lebih obyektif. Selanjutnya para
pemimpin ekonomi APEC sepakat untuk meningkatkan upaya – upaya inovatif dalam
rangka pemulihan arus masuk modal. Hal ini akan diupayakan melalui kerja sama
dengan lembaga multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia.
7. Auckland, Selandia Baru tahun 1999
Pada pertemuan Selandia
Baru disepakati bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi dapat dan akan
dilakukan melalui penajaman komitmen liberalisasi dengan antara lain
penghapusan hambatan perdagangan, baik tarif maupun nontarif.
Selain itu disepakati bahwa
untuk memperkuat sistem ekonomi pasar di antara negara anggota, perlu membentuk
pusat jaringan usaha kecil menengah (UKM). Dsb.
Bagi Indonesia, KTT APEC adalah
momentum untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang disinergikan konsep MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia) dan 4 paket kebijakan ekonomi nasional. Titik beratnya
adalah untuk membuka akses terhadap arus investasi guna memacu pencapaian
target pembangunan koridor dalam MP3EI maupun mendorong perluasan akses pasar
untuk produk Indonesia yang kerap berbenturan dengan kebijakan proteksi
sejumlah negara APEC. Hal ini penting bagi kebutuhan modal pembangunan maupun
peningkatan produktifitas industri dalam negeri, serta menutup celah defisit
perdagangan internasional.
Perlu diketahui bahwa realisasi MP3EI
untuk sektor rill dan infrastruktur sejak tahun 2011 hingga pertengahan 2013
mencapai Rp 647,46 T, 36% berasal dari investasi swasta nasional dan asing.
Sementara itu, untuk tahun 2015 sudah direncanakan (pipeline) dalam MP3EI
mencapai Rp 4.481 T terdiri dari 1.568 proyek, baik sektor rill Rp 2.177 T (583
proyek), maupun infrastruktur Rp 2.304 T (terdiri dari 985 proyek). Proyeksi
itu tentu membutuhkan arus investasi yang besar dan kerjasama kawasan yang
lebih erat dan saling menguntungkan, dan tentu akan menjadi daya tarik
tersendiri bagi negara anggota APEC untuk meningkatkan investasinya di
Indonesia.
Perdagangan bebas kawasan memang dapat
menjadi peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi dapat membuka pasar bagi
industri dalam negeri yang semakin meningkat. Namun, di sisi lain apabila
Indonesia tidak menyiapkan diri dengan baik, tentu akan dapat menjadi jajahan
produk asing yang dapat menghancurkan kemampuan produktif dalam negeri.
Tugas pemerintah yang penting dan harus
dilakukan adalah merubah persepsi masyarakat atau rakyat Indonesia yang
menganggap produk luar/ asing lebih menarik, walaupun kualitasnya belum tentu
lebih baik dari produk lokal. Serta meningkatkan dan mendorong UKM di daerah –
daerah.
BAB III
PENUTUP
APEC (Asia Pasific Economic
Cooperation) dibentuk tahun 1989 merupakan suatu forum kerjasama di bidang ekonomi
bagi negara – negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Visi dari organisasi
APEC ini adalah untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lain di wilayah
Asia Pasifik, menciptakan ekonomi domestik yang efisien dan secara dramatis
meningkatkan ekspor. Setiap satu tahun sekali organisasi APEC selalu mengadakan
suatu perundingan yang nantinya menghasilkan sebuah deklarasi/ misi dalam
mencapai visi APEC.
Bagi rakyat Indonesia KTT APEC
diharapkan mampu menjadi jembatan internasional yang dapat meningkatkan nilai
perekonomian, demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun, di sisi lain
organisasi APEC juga bisa menjadi sebuah senjata untuk menjajah produk/
industri lokal, melalui liberalisasi perdagangan yang bebas dan terbuka.
DAFTAR PUSTAKA
http://www.geocities.ws/irsjournal/APEC.html Pukul 07.08 tanggal 09/10/2013
http://www.g-excess.com/2769/pengertian-apec-atau-asia-pasific-economic-cooperation/ Pukul 22.57 tanggal 06/10/2013
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/08/1704443/Inilah.Tujuh.Hasil.Kesepakatan.APEC.2013?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp Pukul 20.49 tanggal 10/ 10/ 2013
http://jogja.tribunnews.com/2013/10/06/sby-banggakan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-di-ktt-apec Pukul 22.58 tanggal 06/ 10/ 2013
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/08/1434343/Pemimpin.APEC.Sepakat.Akselerasi.Pencapaian.Bogor.Goals.
No comments:
Post a Comment